MERDEKA NASIONAL

ACEH BARAT —  Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat bersama Aliansi Rakyat Aceh turun ke jalan menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (1/9/2025). Aksi ini dipicu oleh fenomena tak senonoh yang dipertontonkan lembaga negara serta tindakan represif aparat beberapa waktu lalu yang mengguncang jagat nasional. Fajar Hendra Irawan, salah satu tokoh yang vokal menyoroti kondisi ini, menilai letupan kemarahan masyarakat Aceh merupakan akumulasi panjang dari pengabaian hak-hak keadilan oleh pemerintah pusat.  " Aceh sudah terlalu sering dikecewakan. Sejarah panjang konflik, pelanggaran terhadap butir MoU Helsinki, hingga rencana pembangunan beberapa batalion TNI di Aceh hanya membuka kembali luka lama masyarakat,"  ujar Safrul. Fajar menegaskan, sikap keras rakyat Aceh adalah refleksi dari kekecewaan yang tak terbendung.  " Bak pepatah, ada asap pasti ada api. Keinginan berpisah dari NKRI lahir bukan tanpa sebab, tapi karena rakyat me...

LANGSA -  Terkait Kebijakan Pemerintah mengenai penurunan tarif angkutan sudah mulai terasa berat dan menjadi keresahan bagi Para sopir angkutan umum/ Travel di Kota Langsa, Mustar alias Hotman Gayuna selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Terminal (FORMAT) Kota Langsa sudah mulai mengeluh terkait penurunan tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah pada Tahun 2022. Penurunan tarif itu membuat mereka mulai khawatir akan pendapatan yang berkurang dan harga kebutuhan Ekonomi terus meningkat. Para sopir berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penurunan tarif itu atau memberikan solusi lain yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan bakar atau keringanan pajak.  “Apabila pemerintah tidak merevisi aturan tersebut, kami akan melakukan mogok operasi dan menolak menerima penumpang dengan tarif resmi.” imbuh Mustar.  (Sabtu, 19/07/2025). Penurunan tarif angkutan umum ini disebabkan oleh upaya pemerintah untuk menjaga ket...

BANDA ACEH – Aktivis muda Aceh, Rahmad Rinaldi, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku sebagian Wakil Rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilainya menyimpang dari fungsi utama legislatif. Dalam pernyataan opininya, Rahmad menegaskan bahwa wakil rakyat bukanlah lembaga super power yang bisa mencampuri ranah eksekutif apalagi menjadikan posisi mereka sebagai alat untuk berburu proyek atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). “Wakil rakyat bukan penegak hukum, bukan eksekutor proyek, dan tidak bisa menggunakan dalih fungsi pengawasan untuk menekan atau menyerang institusi tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Rahmad. Menurutnya, penegakan hukum adalah kewenangan penuh lembaga yang sah seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan oleh anggota dewan. Rahmad mengingatkan bahwa demokrasi bisa rusak jika wakil rakyat bertindak di luar koridor konstitusi. Fungsi DPR adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun ...

ACEH BARAT - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 memantik amarah warga Aceh Singkil. Dalam keputusan itu, empat pulau yang berada di perairan Aceh yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, ditetapkan masuk ke wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tgk. Safii eks. Gubernur GAM Aceh Barat bereaksi keras, bahkan menyatakan siap menduduki keempat pulau tersebut jika pemerintah pusat tak segera mencabut keputusan kontroversial itu.  “Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini soal harga diri dan martabat Aceh.!”  Ujarnya. Menurut Tgk. Safii eks. Gubernur GAM Aceh Barat, keputusan Mendagri dinilai mencederai semangat perdamaian Aceh serta bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya pasal yang mengatur batas wilayah berdasarkan peta per 1 Juli 1956. “Peta 1956 adalah bagian dari kesepakatan damai Aceh. Ini janji negara yang tidak boleh diin...

Aceh Jaya - Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya, Saifudin Johan mengecam keras terhadap aksi penyerobotan lahan  transmigrasi di Desa Gunung Meunasah, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Saifuddin Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya angkat bicara dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan "Lahan ini adalah milik sah warga transmigrasi, tapi sekarang justru dikuasai oleh orang luar, termasuk pengusaha dan warga desa tetangga," ujar Saifuddin. penyerobotan lahan tersebut mulai terjadi sejak tahun 2019 Lahan yang berada di kawasan transmigrasi itu awalnya diberikan kepada warga penerima rumah melalui Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Tanah tersebut memiliki legalitas yang sah dari Dinas Transmigrasi Aceh Jaya dan telah diketahui oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Aceh, Saifuddin menegaskan, "tindakan penyerobotan tersebut bukan hanya merugikan warga, tapi juga melan...

BIREUEN – Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui dukungan nyata terhadap pembangunan instansi vertikal. Di tengah isu penolakan dana untuk lembaga vertikal, penting ditegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi fasilitas instansi seperti Polri, perwakilan kementerian, dan lembaga pusat di daerah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi keberlanjutan pelayanan publik dan keamanan masyarakat. Pembangunan gedung baru, seperti yang dilakukan di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, merupakan contoh nyata bagaimana konsolidasi kantor-kantor instansi dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas layanan. Tidak hanya menampung pertumbuhan kebutuhan operasional, pembangunan ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pegawai dan masyarakat. Fasilitasi terhadap Polri, misalnya, berperan besar dalam menjaga keamanan, mendukung layanan publik, hingga menangani krisis nasional. Peningkatan kapasi...