Bantuan Sembako Dari Baintelkam Polri Kepada Korban Bencana Alam Banjir Di Wilayah Kabupaten Pidie

PIDIE -  Telah dilaksanakan kegiatan penyaluran bantuan Sembako dari Badan Intelijen Keamanan Polri kepada Korban Banjir di Kab. Pidie pada pukul 09.00 Wib, Kegiatan tersebut di pimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Pidie IPTU Bustamam S.E. Rabu (10/12/2025)

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:
a. Kabag Log Polres Pidie, AKP Fitriadi
b. Kasat Intelkam Polres Pidie, IPTU Bustamam .S.E
c. KBO Sat Intelkam Polres Pidie, IPDA Zulva Efendi
d. Kapolsek Mutiara Polres Pidie, IPTU Zulkifli S.H,M.H
e. Kapolsek Mutiara Timur Polres Pidie, IPTU M.Tijar S.T
f. Waka Polsek Kembang Tanjong Polres Pidie, IPDA Muhammad
g. Kanit Sosbud Sat Intelkam Polres Pidie
h. Pers Sat Intelkam Polres Pidie
i. Pers Polsek Mutiara, Mutiara Timur dan Kembang Tanjong Polres Pidie

Lokasi penyerahan Bantuan bertempat di 3 titik Dapur Umum yaitu:
a. Dapur umum Gp. Puuk Kec. Kembang Tanjong
b. Dapur Umum Gp. Tiba Mesjid Kec. Mutiara Timur
c. Dapur Umum Gp. Sentosa Kec. Mutiara

Berikut Jenis Sembako yang diserahkan yaitu :
a. Air Mineral = 60 Dus
b. Beras = 60 Zak
c. Biskuit ATB = 5 Dus
d. Biskuit Hatari = 15 Dus
e. Indomie = 40 Dus
f. Popmie = 20 Dus

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Badan Intelijen Keamanan Polri, terhadap Korban bencana Banjir yang ada di Aceh khususnya wilayah Kab. Pidie. Kegiatan penyerahan berakhir sekira pukul 12.20 Wib dengan lancar.(**)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Panglima KPA Wilayah Meurehoem Daya Kecam Para Pengusaha Dan Dewan Yang Diduga Menyerobot Lahan Transmigrasi di Kab Aceh Jaya

Gambar
Aceh Jaya - Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya, Saifudin Johan mengecam keras terhadap aksi penyerobotan lahan  transmigrasi di Desa Gunung Meunasah, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Saifuddin Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya angkat bicara dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan "Lahan ini adalah milik sah warga transmigrasi, tapi sekarang justru dikuasai oleh orang luar, termasuk pengusaha dan warga desa tetangga," ujar Saifuddin. penyerobotan lahan tersebut mulai terjadi sejak tahun 2019 Lahan yang berada di kawasan transmigrasi itu awalnya diberikan kepada warga penerima rumah melalui Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Tanah tersebut memiliki legalitas yang sah dari Dinas Transmigrasi Aceh Jaya dan telah diketahui oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Aceh, Saifuddin menegaskan, "tindakan penyerobotan tersebut bukan hanya merugikan warga, tapi juga melan...
Baca selengkapnya

Pemerintah Daerah Dukung Penuh Pembangunan Instansi Vertikal: Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Gambar
Banda Aceh , Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan dan rehabilitasi instansi vertikal di wilayahnya, termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan. Pemberian hibah kepada instansi vertikal merupakan langkah strategis yang sah dan diperlukan untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Nasional di Daerah. Pembangunan gedung baru di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, menjadi contoh nyata. Gedung tersebut dirancang untuk menampung berbagai instansi vertikal yang sebelumnya tersebar, sehingga mempermudah koordinasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Menurut Sdr. Muhammad Rizky, S.E. anggota DPRA dari Partai Golkar serta Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA,, pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal adalah kebijakan yang tidak melanggar aturan. Justru, langkah ini menunjukkan semangat kolaborasi antarlevel pemerintahan dalam rangka mempercepat pembangunan...
Baca selengkapnya

Anggaran Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal: Pilar Sinergi Pemerintah Daerah Dan Instansi Kepolisian Daerah Aceh

Gambar
BIREUEN – Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui dukungan nyata terhadap pembangunan instansi vertikal. Di tengah isu penolakan dana untuk lembaga vertikal, penting ditegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi fasilitas instansi seperti Polri, perwakilan kementerian, dan lembaga pusat di daerah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi keberlanjutan pelayanan publik dan keamanan masyarakat. Pembangunan gedung baru, seperti yang dilakukan di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, merupakan contoh nyata bagaimana konsolidasi kantor-kantor instansi dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas layanan. Tidak hanya menampung pertumbuhan kebutuhan operasional, pembangunan ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pegawai dan masyarakat. Fasilitasi terhadap Polri, misalnya, berperan besar dalam menjaga keamanan, mendukung layanan publik, hingga menangani krisis nasional. Peningkatan kapasi...
Baca selengkapnya