Empat Pulau "Diambil" Sumut, Tgk. Safii eks. Gubernur GAM Geram dan Bersiap Ambil Langkah Ekstrem

ACEH BARAT - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 memantik amarah warga Aceh Singkil. Dalam keputusan itu, empat pulau yang berada di perairan Aceh yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, ditetapkan masuk ke wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Tgk. Safii eks. Gubernur GAM Aceh Barat bereaksi keras, bahkan menyatakan siap menduduki keempat pulau tersebut jika pemerintah pusat tak segera mencabut keputusan kontroversial itu. “Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini soal harga diri dan martabat Aceh.!” Ujarnya.

Menurut Tgk. Safii eks. Gubernur GAM Aceh Barat, keputusan Mendagri dinilai mencederai semangat perdamaian Aceh serta bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya pasal yang mengatur batas wilayah berdasarkan peta per 1 Juli 1956. “Peta 1956 adalah bagian dari kesepakatan damai Aceh. Ini janji negara yang tidak boleh diingkari. Kalau pusat tetap diam, kami akan bergerak,” tambahnya.

Keresahan serupa juga datang dari Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Alhaytar. Dalam pernyataannya di Banda Aceh pada 28 Mei lalu, Malik Mahmud memperingatkan agar pemerintah tidak bermain api dengan keputusan sepihak yang berpotensi merusak perdamaian. “Aceh sudah lelah berperang. Jangan rusak kedamaian yang dibangun dengan darah dan air mata hanya karena keputusan yang mengabaikan sejarah,” ucapnya tegas.

Masalah ini makin pelik dengan munculnya klaim adat dari pihak keluarga bangsawan Aceh. Teuku Rusli Hasan, ahli waris dari Teuku Raja Udah, mengaku memiliki dokumen hukum yang sah atas kepemilikan empat pulau itu. “Kami punya SK resmi dari Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tahun 1965. Ini bukan klaim kosong,” ujar Teuku Rusli sambil menunjukkan dokumen yang memperkuat klaimnya. 

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat atas desakan yang datang dari Aceh. Namun tekanan dari masyarakat, tokoh adat, dan mantan pejuang Aceh semakin menguat. Mereka menuntut agar pusat segera membuka ruang dialog dan meninjau ulang kebijakan yang dinilai sembrono ini agar api lama tak kembali membara di Tanah Rencong.**Jr.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Panglima KPA Wilayah Meurehoem Daya Kecam Para Pengusaha Dan Dewan Yang Diduga Menyerobot Lahan Transmigrasi di Kab Aceh Jaya

Gambar
Aceh Jaya - Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya, Saifudin Johan mengecam keras terhadap aksi penyerobotan lahan  transmigrasi di Desa Gunung Meunasah, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Saifuddin Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya angkat bicara dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan "Lahan ini adalah milik sah warga transmigrasi, tapi sekarang justru dikuasai oleh orang luar, termasuk pengusaha dan warga desa tetangga," ujar Saifuddin. penyerobotan lahan tersebut mulai terjadi sejak tahun 2019 Lahan yang berada di kawasan transmigrasi itu awalnya diberikan kepada warga penerima rumah melalui Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Tanah tersebut memiliki legalitas yang sah dari Dinas Transmigrasi Aceh Jaya dan telah diketahui oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Aceh, Saifuddin menegaskan, "tindakan penyerobotan tersebut bukan hanya merugikan warga, tapi juga melan...
Baca selengkapnya

Pemerintah Daerah Dukung Penuh Pembangunan Instansi Vertikal: Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Gambar
Banda Aceh , Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan dan rehabilitasi instansi vertikal di wilayahnya, termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan. Pemberian hibah kepada instansi vertikal merupakan langkah strategis yang sah dan diperlukan untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Nasional di Daerah. Pembangunan gedung baru di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, menjadi contoh nyata. Gedung tersebut dirancang untuk menampung berbagai instansi vertikal yang sebelumnya tersebar, sehingga mempermudah koordinasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Menurut Sdr. Muhammad Rizky, S.E. anggota DPRA dari Partai Golkar serta Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA,, pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal adalah kebijakan yang tidak melanggar aturan. Justru, langkah ini menunjukkan semangat kolaborasi antarlevel pemerintahan dalam rangka mempercepat pembangunan...
Baca selengkapnya

Anggaran Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal: Pilar Sinergi Pemerintah Daerah Dan Instansi Kepolisian Daerah Aceh

Gambar
BIREUEN – Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui dukungan nyata terhadap pembangunan instansi vertikal. Di tengah isu penolakan dana untuk lembaga vertikal, penting ditegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi fasilitas instansi seperti Polri, perwakilan kementerian, dan lembaga pusat di daerah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi keberlanjutan pelayanan publik dan keamanan masyarakat. Pembangunan gedung baru, seperti yang dilakukan di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, merupakan contoh nyata bagaimana konsolidasi kantor-kantor instansi dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas layanan. Tidak hanya menampung pertumbuhan kebutuhan operasional, pembangunan ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pegawai dan masyarakat. Fasilitasi terhadap Polri, misalnya, berperan besar dalam menjaga keamanan, mendukung layanan publik, hingga menangani krisis nasional. Peningkatan kapasi...
Baca selengkapnya