MERDEKA NASIONAL

LANGSA -  Terkait Kebijakan Pemerintah mengenai penurunan tarif angkutan sudah mulai terasa berat dan menjadi keresahan bagi Para sopir angkutan umum/ Travel di Kota Langsa, Mustar alias Hotman Gayuna selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Terminal (FORMAT) Kota Langsa sudah mulai mengeluh terkait penurunan tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah pada Tahun 2022. Penurunan tarif itu membuat mereka mulai khawatir akan pendapatan yang berkurang dan harga kebutuhan Ekonomi terus meningkat. Para sopir berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penurunan tarif itu atau memberikan solusi lain yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan bakar atau keringanan pajak.  “Apabila pemerintah tidak merevisi aturan tersebut, kami akan melakukan mogok operasi dan menolak menerima penumpang dengan tarif resmi.” imbuh Mustar.  (Sabtu, 19/07/2025). Penurunan tarif angkutan umum ini disebabkan oleh upaya pemerintah untuk menjaga ket...

BANDA ACEH – Aktivis muda Aceh, Rahmad Rinaldi, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku sebagian Wakil Rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilainya menyimpang dari fungsi utama legislatif. Dalam pernyataan opininya, Rahmad menegaskan bahwa wakil rakyat bukanlah lembaga super power yang bisa mencampuri ranah eksekutif apalagi menjadikan posisi mereka sebagai alat untuk berburu proyek atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). “Wakil rakyat bukan penegak hukum, bukan eksekutor proyek, dan tidak bisa menggunakan dalih fungsi pengawasan untuk menekan atau menyerang institusi tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Rahmad. Menurutnya, penegakan hukum adalah kewenangan penuh lembaga yang sah seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan oleh anggota dewan. Rahmad mengingatkan bahwa demokrasi bisa rusak jika wakil rakyat bertindak di luar koridor konstitusi. Fungsi DPR adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun ...