Gejolak Politik, Ekonomi, dan Pendidikan Jadi Sorotan Fajar Ketua Umum FORMAT Wilayah Aceh Barat, Apakah Aceh Siap Merdeka?

ACEH BARAT —  Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat bersama Aliansi Rakyat Aceh turun ke jalan menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (1/9/2025). Aksi ini dipicu oleh fenomena tak senonoh yang dipertontonkan lembaga negara serta tindakan represif aparat beberapa waktu lalu yang mengguncang jagat nasional.

Fajar Hendra Irawan, salah satu tokoh yang vokal menyoroti kondisi ini, menilai letupan kemarahan masyarakat Aceh merupakan akumulasi panjang dari pengabaian hak-hak keadilan oleh pemerintah pusat. 

" Aceh sudah terlalu sering dikecewakan. Sejarah panjang konflik, pelanggaran terhadap butir MoU Helsinki, hingga rencana pembangunan beberapa batalion TNI di Aceh hanya membuka kembali luka lama masyarakat,"  ujar Safrul.

Fajar menegaskan, sikap keras rakyat Aceh adalah refleksi dari kekecewaan yang tak terbendung. 

" Bak pepatah, ada asap pasti ada api. Keinginan berpisah dari NKRI lahir bukan tanpa sebab, tapi karena rakyat merasa dikhianati,"  jelasnya.

Dari sisi ekonomi, Aceh memiliki potensi luar biasa. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah justru kerap berujung pada eksploitasi oleh pemerintah pusat. Sejarah mencatat, kondisi inilah yang melahirkan perlawanan besar melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin Hasan Muhammad di Tiro.

Di sektor pendidikan, Safrul menilai Aceh telah menunjukkan perkembangan signifikan. Seruan Wakil Gubernur pada HARDIKDA Aceh 2025 selaras dengan capaian positif, mulai dari indeks Standar Pelayanan Minimal hingga peringkat kelulusan nasional.

" Ini menunjukkan Aceh mampu bersaing secara intelektual," katanya.

Sementara itu, stabilitas politik di Aceh relatif unik dengan hadirnya partai lokal yang mengakar pada kultur masyarakat. Hal ini, menurut Fajar, menjadi modal penting dalam menjaga demokrasi dan hukum berbasis kearifan lokal.

" Jika ekonomi, pendidikan, dan politik Aceh bisa terus dipacu, maka kualitas SDM akan menjadi kunci menuju kesejahteraan. Itu pula yang akan menjawab pertanyaan besar: Apakah Aceh sudah layak untuk merdeka?"  pungkas Fajar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Panglima KPA Wilayah Meurehoem Daya Kecam Para Pengusaha Dan Dewan Yang Diduga Menyerobot Lahan Transmigrasi di Kab Aceh Jaya

Gambar
Aceh Jaya - Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya, Saifudin Johan mengecam keras terhadap aksi penyerobotan lahan  transmigrasi di Desa Gunung Meunasah, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Saifuddin Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya angkat bicara dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan "Lahan ini adalah milik sah warga transmigrasi, tapi sekarang justru dikuasai oleh orang luar, termasuk pengusaha dan warga desa tetangga," ujar Saifuddin. penyerobotan lahan tersebut mulai terjadi sejak tahun 2019 Lahan yang berada di kawasan transmigrasi itu awalnya diberikan kepada warga penerima rumah melalui Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Tanah tersebut memiliki legalitas yang sah dari Dinas Transmigrasi Aceh Jaya dan telah diketahui oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Aceh, Saifuddin menegaskan, "tindakan penyerobotan tersebut bukan hanya merugikan warga, tapi juga melan...
Baca selengkapnya

Pemerintah Daerah Dukung Penuh Pembangunan Instansi Vertikal: Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Gambar
Banda Aceh , Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan dan rehabilitasi instansi vertikal di wilayahnya, termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan. Pemberian hibah kepada instansi vertikal merupakan langkah strategis yang sah dan diperlukan untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Nasional di Daerah. Pembangunan gedung baru di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, menjadi contoh nyata. Gedung tersebut dirancang untuk menampung berbagai instansi vertikal yang sebelumnya tersebar, sehingga mempermudah koordinasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Menurut Sdr. Muhammad Rizky, S.E. anggota DPRA dari Partai Golkar serta Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA,, pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal adalah kebijakan yang tidak melanggar aturan. Justru, langkah ini menunjukkan semangat kolaborasi antarlevel pemerintahan dalam rangka mempercepat pembangunan...
Baca selengkapnya

Anggaran Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal: Pilar Sinergi Pemerintah Daerah Dan Instansi Kepolisian Daerah Aceh

Gambar
BIREUEN – Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui dukungan nyata terhadap pembangunan instansi vertikal. Di tengah isu penolakan dana untuk lembaga vertikal, penting ditegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi fasilitas instansi seperti Polri, perwakilan kementerian, dan lembaga pusat di daerah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi keberlanjutan pelayanan publik dan keamanan masyarakat. Pembangunan gedung baru, seperti yang dilakukan di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, merupakan contoh nyata bagaimana konsolidasi kantor-kantor instansi dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas layanan. Tidak hanya menampung pertumbuhan kebutuhan operasional, pembangunan ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pegawai dan masyarakat. Fasilitasi terhadap Polri, misalnya, berperan besar dalam menjaga keamanan, mendukung layanan publik, hingga menangani krisis nasional. Peningkatan kapasi...
Baca selengkapnya