Warga Puas Dengan Pelayanan SKCK Online Polda Aceh: "Cepat Praktis Dan Transparan"

Aceh - merdekanasionalpost, Program layanan SKCK Online yang dijalankan Polda Aceh melalui aplikasi POLRI Super App terus menuai apresiasi dari masyarakat. Layanan ini dianggap memudahkan warga yang ingin membuat atau memperpanjang SKCK tanpa harus mengantri lama di kantor polisi.

Salah satunya datang dari Nurmala, warga Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Ia mengaku puas dengan pelayanan saat proses pembuatan SKCK, sebelumnya proses pembuatan membutuhkan waktu yg lebih lama, kini hanya dalam hitungan menit.

“Sekarang hanya mengisi data dan unggah dokumen dari rumah. Setelah itu tinggal datang ke Polda Aceh untuk tahap selanjutnya, Alhamdulillah proses sangat cepat dan Petugasnya juga ramah,” ujar Nur, Jumat (31/10/2025).

Kasie Yanmin Dit Intelkam Polda Aceh Kompol Syamsul, S.H., menyebut layanan digital ini adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

Menurutnya, dengan adanya sistem online, masyarakat dapat mengurus SKCK dari seluruh wilayah Aceh tanpa hambatan jarak dan waktu.

“Alhamdulillah Saat ini masyarakat sangat diberi kemudahan dalam pembuatan SKCK, cukup daftar, unggah dokumen, dan bayar secara online. Ini bukti Polri beradaptasi dengan era digital demi kemudahan publik,” kata Syamsul.

Layanan SKCK Online yang mulai efektif digunakan sejak Oktober 2025 ini terintegrasi secara nasional dan diharapkan bisa mempercepat pelayanan di seluruh jajaran Polda di Indonesia.

Warga juga diimbau menjaga data pribadi saat mengunggah dokumen serta selalu menggunakan aplikasi resmi POLRI Super App agar terhindar dari penipuan online. Jr(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Panglima KPA Wilayah Meurehoem Daya Kecam Para Pengusaha Dan Dewan Yang Diduga Menyerobot Lahan Transmigrasi di Kab Aceh Jaya

Gambar
Aceh Jaya - Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya, Saifudin Johan mengecam keras terhadap aksi penyerobotan lahan  transmigrasi di Desa Gunung Meunasah, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Saifuddin Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya angkat bicara dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan "Lahan ini adalah milik sah warga transmigrasi, tapi sekarang justru dikuasai oleh orang luar, termasuk pengusaha dan warga desa tetangga," ujar Saifuddin. penyerobotan lahan tersebut mulai terjadi sejak tahun 2019 Lahan yang berada di kawasan transmigrasi itu awalnya diberikan kepada warga penerima rumah melalui Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Tanah tersebut memiliki legalitas yang sah dari Dinas Transmigrasi Aceh Jaya dan telah diketahui oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Aceh, Saifuddin menegaskan, "tindakan penyerobotan tersebut bukan hanya merugikan warga, tapi juga melan...
Baca selengkapnya

Pemerintah Daerah Dukung Penuh Pembangunan Instansi Vertikal: Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Gambar
Banda Aceh , Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan dan rehabilitasi instansi vertikal di wilayahnya, termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan. Pemberian hibah kepada instansi vertikal merupakan langkah strategis yang sah dan diperlukan untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Nasional di Daerah. Pembangunan gedung baru di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, menjadi contoh nyata. Gedung tersebut dirancang untuk menampung berbagai instansi vertikal yang sebelumnya tersebar, sehingga mempermudah koordinasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Menurut Sdr. Muhammad Rizky, S.E. anggota DPRA dari Partai Golkar serta Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA,, pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal adalah kebijakan yang tidak melanggar aturan. Justru, langkah ini menunjukkan semangat kolaborasi antarlevel pemerintahan dalam rangka mempercepat pembangunan...
Baca selengkapnya

Anggaran Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal: Pilar Sinergi Pemerintah Daerah Dan Instansi Kepolisian Daerah Aceh

Gambar
BIREUEN – Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui dukungan nyata terhadap pembangunan instansi vertikal. Di tengah isu penolakan dana untuk lembaga vertikal, penting ditegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi fasilitas instansi seperti Polri, perwakilan kementerian, dan lembaga pusat di daerah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi keberlanjutan pelayanan publik dan keamanan masyarakat. Pembangunan gedung baru, seperti yang dilakukan di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, merupakan contoh nyata bagaimana konsolidasi kantor-kantor instansi dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas layanan. Tidak hanya menampung pertumbuhan kebutuhan operasional, pembangunan ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pegawai dan masyarakat. Fasilitasi terhadap Polri, misalnya, berperan besar dalam menjaga keamanan, mendukung layanan publik, hingga menangani krisis nasional. Peningkatan kapasi...
Baca selengkapnya