Irwandi, Ketua FOKUSGAMPI Banda Aceh, Dukung Polri di Bawah Presiden dan Apresiasi Kinerja Polda Aceh

Banda Aceh – Ketua Forum Komunikasi Studi Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FOKUSGAMPI) Banda Aceh, Irwandi, menyatakan dukungan penuh terhadap institusi Polri yang tetap berada di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.

Irwandi menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di tengah dinamika sosial masyarakat.

“Kami mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang telah diatur dalam konstitusi. Stabilitas dan profesionalisme Polri sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan dan ketertiban masyarakat,” ujar Irwandi. Senin, (9/02/206).

Selain itu, Irwandi juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Aceh atas kinerja dan respons cepat dalam penanganan berbagai bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh. Menurutnya, kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat saat situasi darurat menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan perlindungan dan pelayanan.

“Kami mengapresiasi langkah cepat dan sigap Polda Aceh dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Sinergitas antara Polri dan masyarakat harus terus diperkuat,” tambahnya.

Irwandi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya menjelang momentum-momentum penting ke depan, agar situasi tetap aman dan kondusif di wilayah Aceh.Jr**

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Panglima KPA Wilayah Meurehoem Daya Kecam Para Pengusaha Dan Dewan Yang Diduga Menyerobot Lahan Transmigrasi di Kab Aceh Jaya

Gambar
Aceh Jaya - Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya, Saifudin Johan mengecam keras terhadap aksi penyerobotan lahan  transmigrasi di Desa Gunung Meunasah, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Saifuddin Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya angkat bicara dan meminta pemerintah segera mengambil tindakan "Lahan ini adalah milik sah warga transmigrasi, tapi sekarang justru dikuasai oleh orang luar, termasuk pengusaha dan warga desa tetangga," ujar Saifuddin. penyerobotan lahan tersebut mulai terjadi sejak tahun 2019 Lahan yang berada di kawasan transmigrasi itu awalnya diberikan kepada warga penerima rumah melalui Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Tanah tersebut memiliki legalitas yang sah dari Dinas Transmigrasi Aceh Jaya dan telah diketahui oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Aceh, Saifuddin menegaskan, "tindakan penyerobotan tersebut bukan hanya merugikan warga, tapi juga melan...
Baca selengkapnya

Pemerintah Daerah Dukung Penuh Pembangunan Instansi Vertikal: Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Gambar
Banda Aceh , Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan dan rehabilitasi instansi vertikal di wilayahnya, termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan. Pemberian hibah kepada instansi vertikal merupakan langkah strategis yang sah dan diperlukan untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Nasional di Daerah. Pembangunan gedung baru di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, menjadi contoh nyata. Gedung tersebut dirancang untuk menampung berbagai instansi vertikal yang sebelumnya tersebar, sehingga mempermudah koordinasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Menurut Sdr. Muhammad Rizky, S.E. anggota DPRA dari Partai Golkar serta Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA,, pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal adalah kebijakan yang tidak melanggar aturan. Justru, langkah ini menunjukkan semangat kolaborasi antarlevel pemerintahan dalam rangka mempercepat pembangunan...
Baca selengkapnya

Anggaran Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal: Pilar Sinergi Pemerintah Daerah Dan Instansi Kepolisian Daerah Aceh

Gambar
BIREUEN – Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui dukungan nyata terhadap pembangunan instansi vertikal. Di tengah isu penolakan dana untuk lembaga vertikal, penting ditegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi fasilitas instansi seperti Polri, perwakilan kementerian, dan lembaga pusat di daerah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi keberlanjutan pelayanan publik dan keamanan masyarakat. Pembangunan gedung baru, seperti yang dilakukan di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, merupakan contoh nyata bagaimana konsolidasi kantor-kantor instansi dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas layanan. Tidak hanya menampung pertumbuhan kebutuhan operasional, pembangunan ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pegawai dan masyarakat. Fasilitasi terhadap Polri, misalnya, berperan besar dalam menjaga keamanan, mendukung layanan publik, hingga menangani krisis nasional. Peningkatan kapasi...
Baca selengkapnya